Ibu hamil boleh naik kereta jika usia kandungannya memenuhi ketentuan.
Dream – PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI akan memberlakukan aturan naik kereta api untuk ibu hamil. Aturan tersebut akan berlaku akhir bulan depan.
“Iya benar (ada aturan itu),” kata Senior Manager Humas KAI Daerah Operasional I, Suprapto, ketika dihubungi Dream, di Jakarta Jumat 24 Februari 2017.
Suprapto mengatakan ibu hamil dengan usia kandungan 14-28 minggu, diperbolehkan naik kereta api.
Apabila usia kandungannya kurang dari 14 minggu atau lebih dari 28 minggu, penumpang tersebut harus melampirkan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan yang menyatakan usia kehamilan pada pemeriksaan, kandungan dalam keadaan sehat, dan tidak ada kelainan pada kandungan. Penumpang tersebut harus didampingi minimal 1 orang pendamping.
Jika tidak dapat menunjukkan surat keterangan dari dokter kandungan atau bidan pada saat boarding, penumpang tersebut dapat memeriksakan kandungannya di pos kesehatan yang ada di stasiun keberangkatan.
Setelah pemeriksaan oleh petugas kesehatan penumpang yang hamil tersebut dinyatakan atau direkomendasikan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk naik KA, penumpang tersebut dapat melakukan pembatalan perjalanan dan biaya tiket akan dikembalikan 100 persen.
“Tetapi, kalau bersikeras untuk melakukan perjalanan, penumpang wajib membuat surat pernyataan dan segala risiko menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” kata dia.
Suprapto mengatakan ada dua hal yang dipertimbangkan oleh KAI. Pertama adalah faktor keselamatan sang ibu.
“(Pertimbangan) yang terpenting adalah faktor keselamatan,” kata dia.
Pertimbangan yang kedua adalah perjalanan kereta api. Dikatakan bahwa perjalanan kereta api akan terganggu apabila ada seorang penumpang yang melahirkan di dalam kereta. Kereta api akan dihentikan jika seorang wanita melahirkan di dalam kereta api. Tujuannya agar ibu tersebut mendapatkan pertolongan medis.
“Nggak mungkin kereta api berjalan terus. Ini akan berdampak pada perjalanan kereta api dan akan mengakibatkan keterlambatan,” kata dia.
Suprapto mengatakan aturan ini mulai berlaku 31 Maret 2017.
